Ini Etika Bermedia Sosial Yang Harus Diikuti Oleh Setiap ASN Atau PNS

Maraknya ujaran kebencian di media sosial berimbas pada diseretnya beberapa orang ASN atau PNS ke kantor polisi. Ironisnya, ASN yang menjadi tersangka atas kasus ujaran kebencian ini berasal dari kalangan akademisi yang seharusnya lebih bisa menahan diri dan berpikir logis terhadap permasalahan yang terjadi di media sosial.

ASN merupakan singkatan dari Aparatur Sipil Negara, artinya, mereka adalah aparat sipil yang digaji negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani rakyat. Jadi agak aneh jika ada ASN yang menentang pemerintah yang menjadi pimpinannya.

Agar permasalahan ini tidak makin berkembang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru baru ini mengeluarkan surat edaran tentang penyebarluasan informasi melalui media sosial bagi aparatur sipil negara. Adapun poin poin yang terdapat dalam Surat Edaran MenPanRB nomor 137 tahun 2018 itu antara lain:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945 serta pernerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.

4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.

5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.

7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.

8. Tidak memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pernerasan dan/atau pengancaman.

Selengkapnya tentang SE 137 tahun 2018 bisa didownload disini.

dokterMade

Seorang dokter yang kebetulan suka ngeblog dan berteman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *